Siap-Siap Seller E-Commerce! DJP Tetapkan Skema PPh Pasal 22 Mulai 1 November 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menetapkan arah baru dalam tata kelola perpajakan digital di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memastikan bahwa implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang online (seller) di platform marketplace akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 November 2026. Penentuan tenggat waktu ini disesuaikan secara cermat dengan tingkat kesiapan sistem dan infrastruktur teknologi dari masing-masing pengelola platform e-commerce.

Langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas basis pajak nasional serta menciptakan iklim usaha yang lebih adil (level playing field) antara pelaku bisnis konvensional dan digital. Melalui mekanisme ini, platform marketplace nantinya akan bertindak sebagai pemotong pajak, sehingga proses pemungutan PPh Pasal 22 dapat berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan transparan dalam setiap transaksi elektronik.

Jangka waktu menuju November 2026 memberikan ruang adaptasi yang cukup bagi para pelaku usaha e-commerce dan penyedia platform untuk mematangkan integrasi sistem keuangan mereka. Bagi para seller digital, kepatuhan perpajakan sejak dini bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi penting untuk membangun kredibilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.