Prabowo Resmi Tampung Usulan Akademisi Soal Badan Pengelola Gambut

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menampung masukan dari para akademisi terkait pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap kebutuhan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih terintegrasi dan profesional demi menjaga kelestarian lingkungan serta mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Dalam audiensi tersebut, Prabowo mendengarkan pemaparan mendalam dari para pakar mengenai urgensi pembentukan lembaga khusus yang berwenang penuh atas pengelolaan lahan gambut dan hutan mangrove. Usulan ini muncul sebagai solusi atas tantangan ekologis yang semakin kompleks, di mana pengelolaan yang terfragmentasi dinilai kurang efektif dalam mencegah kebakaran dan degradasi lahan.

Para akademisi yang hadir menekankan bahwa pembentukan badan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan dan energi. Mereka mengusulkan agar badan ini memiliki otoritas lintas kementerian agar dapat menyelaraskan kebijakan pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pengelolaan gambut yang tepat dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen untuk segera mengkaji aspek legalitas serta struktur organisasi badan pengelola ini. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan ekologis yang besar mengingat luasnya area gambut yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat mempercepat implementasi program pemulihan ekosistem yang telah dicanangkan sebelumnya.

Ke depan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan kementerian terkait akan membentuk tim teknis untuk merancang draf regulasi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Publik diharapkan dapat turut mengawasi proses pembentukan ini agar lembaga tersebut benar-benar bekerja secara transparan dan akuntabel demi kepentingan generasi mendatang.