Perhapi Tuntut Audit Kepatuhan Berkala di Sektor Tambang
Intisari Berita (AI Summary)
Poin Kunci- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) secara tegas mendesak seluruh perusahaan tambang di Indonesia untuk mengimplementasikan mekanisme pemeriksaan kepatuhan secara berkala.
- Desakan ini disampaikan oleh Wilson Fu, Anggota Bidang Advokasi Hukum Perhapi, yang menilai bahwa pengawasan internal yang ketat adalah kunci utama untuk meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan lingkungan di industri ekstraktif.
- Menurut Wilson, banyak kasus konflik sosial dan degradasi lingkungan di wilayah pertambangan berakar dari lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan operasional perusahaan.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) secara tegas mendesak seluruh perusahaan tambang di Indonesia untuk mengimplementasikan mekanisme pemeriksaan kepatuhan secara berkala. Desakan ini disampaikan oleh Wilson Fu, Anggota Bidang Advokasi Hukum Perhapi, yang menilai bahwa pengawasan internal yang ketat adalah kunci utama untuk meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan lingkungan di industri ekstraktif.
Menurut Wilson, banyak kasus konflik sosial dan degradasi lingkungan di wilayah pertambangan berakar dari lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan operasional perusahaan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan berkala bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan berjalan sesuai dengan izin, standar keselamatan, dan regulasi lingkungan yang berlaku.
Wilson menekankan bahwa perusahaan tambang memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk transparan dalam pelaporan kinerja lingkungan dan sosial. Tanpa audit independen dan rutin, potensi penyimpangan dalam pengelolaan limbah, reboisasi, maupun kesejahteraan masyarakat sekitar tambang akan terus menjadi blind spot. Perhapi mendorong agar sistem ini diintegrasikan ke dalam siklus manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.
Implikasi dari rekomendasi ini cukup signifikan bagi industri pertambangan nasional. Perusahaan yang mampu membuktikan kepatuhan berkala mereka tidak hanya akan terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan stakeholder internasional. Di tengah meningkatnya standar ESG (Environmental, Social, and Governance) secara global, kepatuhan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan investasi dan operasional jangka panjang.
Ke depan, Perhapi berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperjelas pedoman teknis pelaksanaan audit kepatuhan ini. Wilson berharap adanya sinergi antara asosiasi profesi, pemerintah, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
Bagaimana Tanggapan Anda?
Pilih reaksi Anda untuk memberikan umpan balik pada artikel ini.
Jurnalis Investigasi & Peristiwa Nasional
Wartawan pemegang sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama yang berfokus pada investigasi peristiwa nasional, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan isu kemasyarakatan.
Komentar
Tinggalkan Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!