Mengapa Karang Raja Menjadi Korban Karhutla: Analisis Kebijakan Pengelolaan Lahan di Muara Enim

Pada 20 Oktober 2026, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Desa Karang Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan. Pencakar api, yang mulai mengembang sekitar pukul 08:00, menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan warga dan pejabat setempat.

Menurut data lapangan, kebakaran meluas di area seluas 3.200 hektar, mengancam hutan bakau dan ladang padi. Warga melaporkan asap tebal yang mengaburkan pandangan, sementara tim penyelamat menggunakan helikopter dan perahu untuk menyalurkan air.

Kejadian ini menyoroti kelemahan dalam pengelolaan lahan di Muara Enim. Sejak dekade terakhir, pertanian konvensional dan pemanenan liar seringkali diabaikan, mengakibatkan lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Kebijakan pemerintah daerah belum menegakkan regulasi pemeliharaan hutan bakau, meski peraturan nasional menekankan perlindungan ekosistem tersebut.

Di Balik Kebakaran: Faktor Sosial dan Ekonomi

Di balik api, ada faktor ekonomi. Banyak petani di Karang Raja bergantung pada metode pembakaran tradisional untuk membersihkan lahan. Tanpa alternatif teknologi, mereka merasa terpaksa menggunakan api. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang dampak jangka panjang kebakaran membuat siklus karhutla sulit diintervensi.

Kebakaran di Desa Karang Raja bukan sekadar tragedi alam, melainkan cerminan kebijakan pengelolaan lahan yang belum optimal. Untuk mencegah insiden serupa, BPBD dan pemerintah daerah harus memperkuat regulasi, menyediakan pelatihan alternatif bagi petani, dan meningkatkan sistem pemantauan hutan bakau. Hanya dengan pendekatan terpadu antara kebijakan, teknologi, dan edukasi masyarakat, Muara Enim dapat melindungi hutan dan mata pencaharian rakyatnya.