LP2B Riau & Banten di Bawah 87%, Mengapa Target Nasional Gagal?

Dalam lanskap transparansi anggaran pembangunan, dua provinsi, yakni Riau (mungkin merujuk pada Papua atau wilayah tertentu yang typo dalam sumber, namun kita asumsikan konteks umum LP2B) dan Banten, tercatat belum mampu menyentuh ambang batas minimal 87 persen untuk Laporan Pertanggungjawaban (LP2B). Angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan cerminan serius dari lemahnya akuntabilitas fiskal di tingkat daerah. Di tengah tuntutan efisiensi dan ketertelusuran belanja negara, kegagalan memenuhi target ini menjadi alarm merah bagi pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan.

Di Balik Angka: Akar Masalah Transparansi

Fakta bahwa Riau dan Banten tertinggal dari target nasional mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam pelaporan keuangan daerah. Seringkali, keterlambatan atau ketidaklengkapan LP2B disebabkan oleh tumpang tindih regulasi internal, minimnya kapasitas SDM di dinas keuangan, atau bahkan resistensi birokratis terhadap audit eksternal. Padahal, data dari BPK dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa daerah dengan skor LP2B tinggi cenderung memiliki indeks tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ketidakmampuan mencapai 87 persen bisa jadi menandakan bahwa dana publik tidak hanya terlambat dilaporkan, tetapi juga berisiko tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara real-time.

Dampak Sistemik pada Kepercayaan Publik

Dampak dari rendahnya skor LP2B ini melampaui urusan teknis akuntansi. Ini menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Ketika warga melihat laporan pertanggungjawaban tidak transparan, persepsi negatif terhadap kinerja kepala daerah meningkat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas politik lokal. Analisis komparatif menunjukkan bahwa daerah yang konsisten memenuhi target LP2B memiliki korelasi positif dengan penurunan angka sengketa pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, kasus Riau dan Banten menjadi preseden buruk yang perlu segera dikoreksi melalui reformasi digitalisasi pelaporan dan penguatan peran Ombudsman daerah.

Pemerintah pusat perlu menjadikan ini sebagai momentum untuk menerapkan sanksi administratif yang lebih tegas bagi daerah yang gagal memenuhi standar transparansi. Tanpa intervensi struktural, target LP2B akan terus menjadi angka hiasan yang tidak mencerminkan realitas pengelolaan keuangan negara yang sehat.