KPK Sita Amplop Uang di Kantah Mojokerto, Dugaan Korupsi Terungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyita sejumlah amplop berisi uang tunai dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa, 23 September 2026. Penindakan tegas ini dilakukan seusai tim penyidik melakukan penggeledahan mendadak di instansi tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti krusial dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.

Penggeledahan yang berlangsung ketat itu menjadi puncak dari serangkaian penyelidikan mendalam yang dilakukan KPK terkait praktik ilegal di sektor pertanahan. Penyidik berhasil mengamankan dokumen penting serta benda-benda yang diduga kuat berkaitan dengan aliran dana haram. Menurut keterangan awal, uang yang disita dalam amplop-amplop tersebut diduga merupakan bagian dari fee atau komisi ilegal yang diterima oleh oknum pejabat dalam proses pengurusan sertifikat tanah.

Plt Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyitaan ini merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai korupsi di daerah. "Kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam mekanisme pelayanan pertanahan. Amplop berisi uang yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi ini," ujarnya. Dugaan sementara menunjukkan modus operandi berupa pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan secara sistematis selama beberapa periode.

Kasus ini mengungkap celah pengawasan yang masih lemah di beberapa kantor pertanahan di Indonesia, tempat di mana proses peralihan hak atas tanah sering kali menjadi lahan basah bagi praktik korupsi. Masyarakat kini menunggu dengan cemas apakah akan ada penahanan terhadap tersangka baru atau hanya sebatas pemeriksaan saksi. Transparansi dalam proses hukum ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya memberikan layanan prima kepada rakyat.

KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, termasuk kemungkinan pengembangan ke pihak-pihak lain yang diduga menjadi penerima atau pemberi suap. Proses penyidikan masih terus berjalan, dan pihak berwenang mengimbau masyarakat Mojokerto untuk tetap tenang serta kooperatif jika dimintai keterangan. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi di sektor pertanahan di seluruh Indonesia.