Kopdes Merah Putih Utang Rp37 Triliun, Ini Penyebabnya dan Dampaknya

Kopdes Merah Putih, sebuah koperasi desa di wilayah Jawa Barat, resmi mencatatkan beban utang sebesar Rp37 triliun kepada Bank BUMN pada akhir tahun 2025. Utang ini muncul akibat kebutuhan modal kerja, proyek pembangunan infrastruktur desa, dan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Sejak berdirinya pada tahun 2010, Kopdes Merah Putih telah menjadi lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat desa. Pada tahun 2024, koperasi ini mengajukan pinjaman sebesar Rp25 triliun untuk memperluas layanan kredit dan membangun fasilitas penampungan hasil pertanian. Selain itu, proyek pembangunan jalan desa dan fasilitas sanitasi menambah beban utang sekitar Rp12 triliun.

Bank BUMN yang menyalurkan pinjaman tersebut menegaskan bahwa suku bunga tetap kompetitif namun tenor pinjaman singkat, sehingga menimbulkan tekanan likuiditas bagi koperasi. Keterangan dari petugas bank menyoroti bahwa pembayaran pokok dan bunga harus dilunasi dalam kurun waktu dua tahun, menambah beban operasional Kopdes.

Dampak utang ini terasa luas. Pertama, koperasi menghadapi risiko likuiditas karena sebagian besar dana dialokasikan untuk pembayaran pinjaman. Kedua, beban bunga tinggi mengurangi margin keuntungan, sehingga layanan kredit menjadi lebih mahal bagi masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah menilai perlu melakukan restrukturisasi utang agar koperasi tetap berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro.

Untuk mengatasi masalah, pihak Kopdes Merah Putih sedang berkoordinasi dengan Bank BUMN dan dinas keuangan daerah guna menegosiasi tenor pinjaman yang lebih panjang serta menyiapkan rencana pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Jika berhasil, koperasi dapat kembali berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa tanpa beban utang yang berat.