DPR Soroti Krisis Pekerja Informal: Analisis Dampak Ekonomi

Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang kerap memukau di panggung internasional, tersembunyi realitas pahit yang menjadi sorotan tajam anggota DPR Marwan Cik Asan. Ia mengkritisi tingginya proporsi tenaga kerja informal di Indonesia, sebuah indikator yang sering diabaikan namun menjadi penentu utama ketahanan sosial bangsa. Kritik ini bukan sekadar keluhan politis, melainkan alarm dini bahwa kualitas pekerjaan di sektor riil belum sepenuhnya menyentuh lapisan terbawah masyarakat. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Indonesia berisiko terjebak dalam jebakan pertumbuhan tanpa pengentasan kemiskinan struktural.

Paradoks Pertumbuhan dan Kerentanan Sosial

Konteks permasalahan ini berakar pada struktur ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi oleh sektor non-formal, mulai dari pedagang kaki lima hingga buruh lepas tanpa jaminan sosial. Marwan Cik Asan menekankan bahwa pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar penciptaan kuantitas lapangan kerja menuju peningkatan kualitasnya. Data menunjukkan bahwa pekerja informal sangat rentan terhadap guncangan ekonomi global dan krisis iklim, karena mereka tidak memiliki bantalan berupa asuransi kesehatan atau jaminan hari tua. Di tengah ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2026, ketahanan fiskal rumah tangga Indonesia sangat bergantung pada bagaimana sektor informal ini dikelola.

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa transformasi digital dan otomatisasi justru memperlebar jurang antara pekerja terampil dan tidak terampil. Jika negara tidak segera menginvestasikan sumber dayanya pada reskilling masif dan formalisasi sektor UMKM, kita akan melihat polarisasi kelas pekerja yang semakin tajam. Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan berbasis komoditas, tetapi harus membangun ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas kebijakan ketenagakerjaan di era pasca-pandemi.

Implikasi Jangka Panjang bagi Stabilitas Nasional

Dampak dari tingginya angka pekerja informal tidak hanya berhenti di ranah ekonomi, tetapi juga merambat ke stabilitas sosial-politik. Rakyat yang bekerja keras namun tetap hidup dalam ketidakpastian akan kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji pembangunan. Oleh karena itu, dorongan Marwan Cik Asan untuk mengutamakan lapangan kerja layak adalah langkah strategis yang harus segera diimplementasikan. Kita perlu melihat ini sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran. Masa depan kesejahteraan Indonesia bergantung pada seberapa cepat kita mampu memformalkan sektor informal dan memberikan jaminan sosial yang adil bagi setiap pekerja.