Di Balik Pemulihan Aset Rp28,6 T: Mengapa Angka Ini Bisa Menjebak?

Capaian pemulihan aset negara sebesar Rp28,6 triliun sekilas tampak seperti prestasi berkilau di panggung penegakan hukum nasional. Namun, di balik angka fantastis yang kerap dielu-elukan dalam laporan kinerja lembaga peradilan tersebut, tersimpan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan substansi keadilan hukum di Indonesia. Sorotan tajam kini mengemuka dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, memperingatkan agar ruang publik tidak silau oleh retorika kuantitatif semata.

Pernyataan kritis ini dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum tidak boleh hanya dikuantifikasi berdasarkan nominal rupiah kerugian negara yang berhasil disita atau dikembalikan. Dalam pandangannya, penegakan hukum yang ideal memerlukan pilar yang jauh lebih kokoh, yakni independensi, transparansi, serta akuntabilitas proses yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ilusi Statistik dan Tantangan Sistemik Penegakan Hukum

Kritik ini menyentuh akar persoalan laten dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana indikator kinerja utama (KPI) aparat penegak hukum kerap terjebak pada pendekatan pragmatis dan utilitarian. Ketika pemulihan aset dijadikan standar tunggal keberhasilan, ada risiko besar terjadinya kompromi terhadap hak asasi manusia dan pengabaian penyelesaian perkara yang menyasar aktor intelektual utama (big fish). Penegakan hukum yang terfokus pada statistik angka berpotensi menyuburkan praktik transaksional jika tidak diimbangi pengawasan independen yang ketat.

Lebih jauh lagi, pemulihan aset hanyalah satu bagian kecil dari muara penegakan hukum yang berkeadilan. Pekerjaan rumah (PR) besar yang kerap diabaikan adalah pembenahan integritas internal institusi peradilan, efektivitas efek jera, hingga reformasi sistemik pencegahan korupsi. Tanpa adanya jaminan independensi dari intervensi politik dan transparansi alur pengelolaan barang rampasan, dana triliunan rupiah yang dipulihkan tersebut berisiko menguap atau menimbulkan celah korupsi baru di tata kelola aset negara.

Dampak ke Depan: Menuju Paradigma Keadilan Substantif

Ke depan, peringatan dari Senayan ini harus direspons secara konstruktif oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Publik membutuhkan transparansi total mengenai detail alokasi dan status riil dari aset Rp28,6 triliun tersebut—apakah benar-benar kembali ke kas negara untuk kesejahteraan rakyat, atau sekadar pencatatan di atas kertas. Reformasi tata kelola Aset Sitaan dan Barang Rampasan Negara wajib diakselerasi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset yang berpihak pada kepastian hukum.

Pada akhirnya, pemulihan aset triliunan rupiah memang patut diapresiasi, namun jangan sampai menutupi lubang besar efisiensi dan keadilan hukum substantif. Seperti yang ditegaskan Rudianto Lallo, pekerjaan rumah pembenahan hukum Indonesia tidak boleh diabaikan demi kepuasan sesaat atas angka-angka nominal. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui proses penegakan hukum yang bersih, independen, dan transparan dari hulu hingga ke hilir.