Wisnu Akui Perintahkan Pindahkan Barang Usai Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, secara terbuka mengakui telah memerintahkan jajarannya untuk memindahkan sejumlah barang setelah menerima inspeksi mendadak (sidak) dari Ombudsman RI. Pengakuan ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait dugaan manipulasi aset dan tata kelola internal yang tidak transparan di lingkungan pemasyarakatan. Wisnu menegaskan bahwa barang-barang yang dipindahkan tersebut bukanlah milik negara, melainkan aset pribadi atau pihak ketiga yang berada di dalam area lapas.

Insiden ini terungkap setelah tim Ombudsman melakukan pengawasan ketat terhadap fasilitas dan administrasi di Lapas Cibinong. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data aset yang tercatat dengan kondisi fisik di lapangan. Wisnu menjelaskan bahwa perintah pemindahan barang dilakukan secara tergesa-gesa untuk menghindari temuan yang dianggap dapat merugikan institusi, meskipun ia berdalih tindakan tersebut hanya bertujuan melindungi aset yang bukan merupakan kekayaan negara. Fakta ini mengindikasikan adanya upaya obstruksi atau penghalangan pemeriksaan yang serius.

Dalam keterangannya, Wisnu Hani Putranto membantah adanya unsur korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pemindahan barang tersebut. Ia mengklaim bahwa seluruh transaksi dan kepemilikan barang telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, pengakuan bahwa ia sendiri yang memberikan instruksi langsung menjadi bukti kuat adanya intervensi pimpinan dalam pengelolaan aset internal. Kasus ini kini menjadi sorotan tajam karena menyangkut integritas pejabat tinggi pemasyarakatan yang seharusnya menjadi teladan kepatuhan hukum.

Publik dan pengamat hukum menilai bahwa pengakuan Wisnu berpotensi memperberat posisi hukumnya dalam proses investigasi lanjutan. Tindakan memindahkan barang saat pemeriksaan berlangsung sering dikategorikan sebagai bentuk perusakan alat bukti atau penghalangan audit. Ombudsman RI diperkirakan akan segera menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta lembaga penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti secara yuridis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih menunggu kelengkapan dokumen kepemilikan barang yang diklaim bukan milik negara. Proses hukum terhadap Wisnu Hani Putranto akan bergantung pada bukti-bukti tambahan yang dikumpulkan oleh tim investigasi. Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi reformasi total sistem pengawasan internal di seluruh lapas di Indonesia guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.