Wajibkan TKDN 80 Persen, Mobil Listrik Tak Boleh Cuma Impor Utuh

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) melalui GIAMM menegaskan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi syarat mutlak bagi produsen kendaraan listrik yang ingin beroperasi di Indonesia. Penekanan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa industri otomotif nasional hanya akan menjadi pasar bagi produk impor utuh tanpa memberikan nilai tambah bagi ekonomi domestik. GIAMM menilai, tanpa kewajiban TKDN yang ketat, potensi lompatan industri lokal akan hilang dan justru merugikan rantai pasok dalam negeri.

Kebijakan ini mengacu pada preseden historis tahun 1970-an ketika Indonesia mulai mewajibkan komponen dalam negeri untuk kendaraan bermotor guna membangun ekosistem industri yang mandiri. Saat itu, pemerintah menyadari bahwa impor 100 persen tidak akan menciptakan lapangan kerja atau penguasaan teknologi. Dengan menerapkan standar TKDN 80 persen untuk mobil listrik, GIAMM ingin memastikan bahwa setiap unit yang dijual di pasar Indonesia memiliki kontribusi signifikan dari manufaktur lokal, mulai dari perakitan hingga produksi komponen kritis seperti baterai dan motor listrik.

Dari sisi teknis, pencapaian TKDN 80 persen menuntut investasi besar dari pabrikan dalam hal fasilitas produksi dan transfer teknologi. Ini bukan sekadar soal perakitan akhir (CKD), tetapi juga melibatkan pengembangan komponen hulu. Jika hanya mengandalkan impor utuh (CBU), Indonesia akan tertinggal dalam penguasaan teknologi energi terbarukan. GIAMM menekankan bahwa kemitraan strategis antara pabrikan asing dan perusahaan lokal adalah kunci untuk mencapai angka TKDN tersebut secara berkelanjutan dan efisien.

Implikasi dari aturan ini cukup besar bagi peta persaingan otomotif nasional. Produsen yang tidak siap melakukan lokalisasi produksi akan kesulitan bersaing di pasar Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang emas bagi supplier lokal untuk naik kelas dari sekadar pemasok suku cadang sederhana menjadi produsen komponen teknologi tinggi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub industri kendaraan listrik di kawasan ASEAN.

Ke depan, implementasi aturan TKDN 80 persen ini akan menjadi tolok ukur kesiapan industri otomotif Indonesia dalam transisi energi. GIAMM dan pemangku kepentingan lainnya akan terus mengawal proses ini agar tidak ada celah yang merugikan kepentingan nasional. Dengan fondasi yang kuat dan regulasi yang tegas, Indonesia diharapkan bisa menghasilkan mobil listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat dan negara.