Resmi: Pemerintah Siapkan Draft Perpres Badan Pengelola Gambut Nasional

Pemerintah Republik Indonesia tengah menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Inisiatif strategis ini diluncurkan pada awal Oktober 2026 sebagai upaya terstruktur untuk memperkuat tata kelola ekosistem gambut dan mangrove di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan badan baru ini bertujuan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan demi mencapai target netralitas karbon nasional.

Langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap tantangan pengelolaan lahan gambut yang sering kali terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan adanya BPGMN, pemerintah berharap dapat menyatukan kebijakan, pendanaan, serta pengawasan teknis dalam satu komando. Hal ini krusial mengingat gambut Indonesia merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, sementara mangrove berperan vital sebagai sabuk pengaman pesisir dari abrasi dan kenaikan permukaan laut.

Draf Perpres ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme pendanaan hijau, serta kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat adat dan swasta. Fokus utama badan pengelola ini adalah memastikan bahwa konservasi tidak hanya berfokus pada pencegahan kebakaran, tetapi juga pada restorasi lahan yang rusak dan pengembangan ekonomi hijau berbasis ekowisata serta karbon kredit. Penempatan badan ini di bawah koordinasi langsung pemerintah pusat diharapkan mempercepat respons terhadap krisis iklim yang semakin nyata di lapangan.

Implikasi dari pembentukan BPGMN ini sangat signifikan bagi sektor lingkungan dan ekonomi. Selain meningkatkan kredibilitas Indonesia di forum internasional terkait komitmen iklim, badan ini juga membuka peluang investasi baru dalam teknologi penangkapan karbon dan restorasi ekosistem. Masyarakat sekitar wilayah gambut dan mangrove juga diuntungkan melalui program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan prinsip konservasi, sehingga menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan warga.

Proses finalisasi draf Perpres ini sedang dalam tahap konsultasi publik dan harmonisasi hukum. Pemerintah menargetkan peraturan tersebut dapat disahkan dalam waktu dekat agar implementasi program restorasi dapat segera dijalankan secara masif. Keberhasilan BPGMN akan menjadi tolak ukur baru dalam komitmen Indonesia menghadapi perubahan iklim, sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem kritis dapat dilakukan secara profesional dan transparan melalui lembaga khusus yang kompeten.