Pemkab Bandung Tegas: Klaim Korban PT BDS Wajib Lewat Hukum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menegaskan bahwa penyelesaian seluruh sengketa terkait PT Bandung Daya Sentosa (BDS), khususnya tuntutan penggantian dana dari para korban, harus melalui jalur hukum dan mekanisme resmi yang berlaku. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung untuk meredam potensi gejolak sosial akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penanganan kasus tersebut di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi yang terus mengalir dari para korban PT BDS yang merasa hak-hak mereka belum terpenuhi secara maksimal. Pemkab Bandung menekankan bahwa intervensi di luar koridor hukum dapat menghambat kepastian hukum dan justru memperpanjang konflik. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih untuk tetap berpijak pada prinsip supremasi hukum dalam menangani kasus korporasi yang melibatkan kerugian finansial warga ini.

Dalam keterangannya, pihak Pemkab Bandung menjelaskan bahwa mekanisme yang berlaku mencakup pemeriksaan bukti-bukti, mediasi resmi, hingga proses pengadilan apabila diperlukan. Tidak ada ruang bagi penyelesaian di luar prosedur yang dapat menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah. Penekanan pada aspek legalitas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak, baik korban maupun entitas bisnis, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Isu ini menjadi sorotan karena menyangkut kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah daerah dalam mengawasi operasional perusahaan swasta. Para korban sebelumnya mendesak agar Pemkab Bandung mengambil peran lebih aktif dalam menekan PT BDS agar segera membayar ganti rugi. Namun, pemerintah menegaskan bahwa posisinya adalah sebagai fasilitator dan pengawas, bukan sebagai penjamin pembayaran langsung tanpa dasar hukum yang kuat.

Ke depan, Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus memantau perkembangan negosiasi dan proses hukum yang sedang berjalan. Warga diimbau untuk tetap tenang dan chanelkan aspirasi melalui jalur yang telah disediakan guna menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Bandung. Penyelesaian yang adil dan berkeadilan diharapkan dapat tercapai dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.