Gubernur Sumsel Resmi Usul Penambahan Kuota BBM, Ini Alasannya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) secara resmi mengkomunikasikan permintaan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada pemerintah pusat. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan mampu memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di provinsi tersebut. Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah dinamika harga energi global.

Dalam keterangannya di Palembang pada Kamis (24/9/2026), Herman Deru menjelaskan bahwa proses komunikasi dengan instansi terkait terus dilakukan secara intensif. Ia mengungkapkan bahwa data konsumsi BBM di Sumsel menunjukkan tren peningkatan yang signifikan akibat pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, penambahan kuota menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi kelangkaan atau penimbunan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu pasokan harian.

Penambahan kuota ini diharapkan dapat meredam potensi gejolak harga di tingkat ritel serta mencegah praktik penjualan ilegal yang sering terjadi saat stok menipis. Pemerintah daerah mencatat bahwa sektor transportasi, logistik, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sumsel sangat bergantung pada pasokan BBM yang stabil. Dengan kuota yang lebih besar, rantai pasok dapat berjalan lancar sehingga biaya operasional pelaku usaha tidak membengkak secara tidak wajar.

Implikasi dari kebijakan ini juga mencakup peningkatan pengawasan distribusi di lapangan. Dinas terkait akan memperkuat mekanisme monitoring di SPBU dan terminal bahan bakar agar setiap liter BBM tersalurkan tepat sasaran. Herman Deru menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan subsidi adalah kunci utama untuk meminimalisir kebocoran anggaran negara sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ke depan, Pemprov Sumsel akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi efektivitas penambahan kuota ini. Masyarakat diimbau untuk tetap melaporkan jika menemukan indikasi kelangkaan atau penyimpangan distribusi BBM. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai vital untuk menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan di Sumatera Selatan.